Indonesia2Berlin Dari Indonesia ke Berlin

Dokumen dari Indonesia

Apostille menggantikan legalisasi, SKCK, terjemahan dan apa yang diminta Kedutaan.

Apostille, bukan legalisasi kedutaan

Indonesia bergabung dengan Konvensi Apostille Den Haag, berlaku sejak 4 Juni 2022. Sejak itu, dokumen publik Indonesia untuk Jerman memerlukan apostille dari Kementerian Hukum dan HAM, yang diajukan secara daring di apostille.ahu.go.id. Rantai legalisasi lama melalui beberapa kementerian dan Kedutaan Jerman sudah tidak berlaku.

Jika ada yang menawarkan "melegalisasi" dokumen Anda di Kedutaan Jerman dengan bayaran, itu tanda Anda sedang dijual sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Lihat Menghindari penipuan.

Dokumen yang biasanya dibutuhkan

DokumenCatatan
PasporMasa berlaku jauh melebihi masa visa. Persyaratan masa berlaku persisnya belum terkonfirmasi.
Akta kelahiranApostille; terjemahan.
Ijazah SMA/SMK dan transkrip nilaiApostille; terjemahan. Untuk kuliah, lihat Syarat masuk.
Ijazah D3/S1 dan transkripApostille; terjemahan. Untuk pengakuan, lihat Pengakuan.
Registrasi profesi (misalnya STR untuk perawat)Apostille; terjemahan.
SKCKBiaya resmi Rp 30.000, berlaku 6 bulan. Tidak seorang pun boleh menagih lebih.
Akta nikah, dokumen keluargaApostille; terjemahan, jika relevan dengan permohonan Anda.
Surat keterangan kerja, kontrak, CVTerjemahan; apostille biasanya tidak berlaku untuk dokumen privat.

Terjemahan

Dokumen yang bukan berbahasa Jerman (atau, jika diperbolehkan, Inggris) memerlukan terjemahan. Penerjemah mana yang diterima ditentukan oleh kantor yang membaca berkas Anda, dan instansi pengakuan ijazah sering lebih ketat daripada Kedutaan. Tanyakan dulu ke kantor penerima, baru bayar. Dalam program Triple Win, terjemahan gratis, lihat Jalur perawat.

Waktu proses di Kedutaan Jerman Jakarta

Ajukan sedini mungkin, dan jangan memesan tiket pesawat atau mengundurkan diri dari pekerjaan sampai visa benar-benar ada di paspor Anda.

Ada pertanyaan yang tidak terjawab di halaman ini? Hubungi kami. Hanya orientasi gratis, bukan nasihat hukum untuk kasus perorangan.